Demo Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026, Usung Slogan 'Tepati atau Pergi', Ini Lima Tuntutan pada Pemerintah
--
NANAPULSE – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai update isi tuntutan aksi demo 28 Oktober 2026 yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!
Mahasiswa bersama berbagai kelompok masyarakat sipil berencana menggelar demonstrasi pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi tersebut ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Demonstrasi diperkirakan berlangsung di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta dan Yogyakarta, dengan membawa pesan utama bertajuk “Tepati atau Pergi”. Di Jakarta, aksi dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan digerakkan oleh Komite Sadar.
Gerakan ini melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya BEM Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, serta BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
Menurut BEM UI, demonstrasi tersebut merupakan kelanjutan dari aksi di kawasan Tugu Tani pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu simbol yang digunakan dalam kampanye demonstrasi adalah salam tiga jari (three-finger salute) yang dikenal melalui novel dan film The Hunger Games.
BEM UI menilai simbol tersebut telah berkembang menjadi lambang perlawanan terhadap penindasan dan dukungan terhadap demokrasi. Mereka menyebut salam tiga jari “telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi.” Simbol itu juga dikaitkan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan serta digunakan untuk mengajak masyarakat memperjuangkan ruang demokrasi.
Sementara itu, demonstrasi di Yogyakarta direncanakan berlangsung di tiga titik, yakni kawasan gedung DPRD, depan Istana Negara, dan sekitar Kilometer Nol. Akun Gejayan Memanggil turut menyerukan keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari buruh hingga pekerja seni dan pedagang kecil.
Mereka mengimbau peserta tidak mengenakan jaket almamater agar aksi tidak terkesan hanya menjadi gerakan mahasiswa.
“Pakaian sipil yang sama membuat semua orang tampak sebagai pemilik tuntutan,” tulis akun tersebut.
Tuntutan Demo 28 Oktober 2026
Komite Sadar membawa lima tuntutan utama dalam demonstrasi kali ini. Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk berbagai bencana yang terjadi di wilayah seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua.
Mereka juga meminta perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan diproses secara hukum. Selain itu, pemerintah didorong memperbaiki tata kelola lahan, mempercepat penerapan kebijakan satu peta (one map policy), serta mengutamakan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat atas ruang hidup.
Baca juga: Dwi Bagus Martono DPO Kasus Mutilasi di Madiun, Tega Bunuh Istri Siri & Anak Tiri Karena Cemburu
Tuntutan kedua berfokus pada pengelolaan anggaran negara agar lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Komite Sadar meminta pemerintah menghentikan program yang mereka nilai tidak memberikan manfaat sebanding dengan anggaran yang digunakan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mereka menyoroti alokasi MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang disebut mencapai Rp240 triliun atau sekitar 29 persen dari anggaran pendidikan. Mereka juga mengkritik penggunaan dana desa untuk program KDMP karena dinilai berpotensi mengurangi kemampuan desa memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Pada tuntutan ketiga, mahasiswa mendesak penurunan biaya pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penyediaan pekerjaan yang layak. Komite Sadar menyoroti kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, termasuk rendahnya proporsi warga desa yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi.
Mereka juga menilai banyak pekerja masih memiliki tingkat pendidikan rendah dan bekerja tanpa perlindungan memadai. Persoalan tersebut, menurut mereka, perlu mendapat perhatian ketika revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sedang dibahas. Perbaikan layanan kesehatan, akses air minum perpipaan, dan fasilitas dasar lainnya turut menjadi bagian dari desakan tersebut.
Tuntutan keempat berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus penolakan terhadap penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Komite Sadar mengkritik proses pembentukan peraturan yang dinilai belum melibatkan masyarakat secara bermakna. Mereka berpandangan bahwa penegakan hukum seharusnya menjamin keadilan, bukan digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu atau mempertahankan kekuasaan.
Tuntutan kelima menekankan perlindungan kebebasan berpendapat, penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan penghentian militerisasi di ruang sipil. Komite Sadar menyinggung kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan Brimob saat demonstrasi, serta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Mereka menilai kasus-kasus tersebut mencerminkan persoalan serius dalam perlindungan hak warga.
“Negara lebih memilih mengadili mereka yang kritis ketimbang 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terus mencoba dilupakan,” demikian pernyataan Komite Sadar.
Melalui aksi bertema “Tepati atau Pergi”, para penggerak demonstrasi berharap pemerintah menanggapi tuntutan tersebut dan memperbaiki kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Nah, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!
