Syarat & Ketentuan Warga RI yang Dapat HP Gratis, Inilah Kriteria yang Diungkap dari Mensos!
--
NANAPULSE.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa tidak semua orang akan menerima ponsel gratis yang sedang diusulkan oleh pemerintah.
Prioritas bantuan ini akan diberikan kepada individu yang belum memiliki ponsel, berdasarkan penilaian dan data terkini yang tersedia.
Gus Ipul menjelaskan bahwa rencana pembagian ponsel pintar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk layanan perbankan dan penyaluran bantuan sosial.
"Ya nanti tentu diprioritaskan yang belum memiliki," ujar Gus Ipul saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kriteria calon penerima.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan menggunakan data paling mutakhir untuk menentukan kelayakan penerima, dengan memanfaatkan sistem perlindungan sosial yang dilengkapi teknologi pengenalan wajah dan data biometrik.
Baca juga: VIRAL! Link Video Ayam Geprek Apato Jepang Durasi 19 Menit, Ternyata Ini Fakta Aslinya
Informasi yang dilansir dari cnbcindonesia.com, melalui sistem ini, pemerintah berharap dapat memiliki informasi yang lebih aktual mengenai penerima bantuan—tidak hanya sebatas nama dan alamat, tetapi juga mencakup verifikasi identitas wajah.
Kendati demikian, Gus Ipul belum merinci kriteria akhir untuk mendapatkan ponsel gratis tersebut. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan pemerintah harus didasarkan pada data yang akurat dan diprioritaskan bagi mereka yang paling membutuhkan.
"Yang paling penting hari ini adalah data yang semakin akurat itu," ujarnya.
Sementara itu, Gus Ipul mengakui bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan inisiatif ponsel gratis ini belum ditetapkan. Pemerintah juga belum menentukan sumber pendanaan maupun kementerian atau lembaga yang akan bertanggung jawab atas pengadaannya.
"Wah itu belum tahu ya, nanti dilihat dulu kondisinya," komentar Gus Ipul saat ditanya mengenai anggaran program tersebut.
Ia menambahkan bahwa belum ada kepastian apakah pembagian ponsel gratis akan dimulai pada tahun 2026. Menurutnya, pelaksanaan program ini masih bergantung pada perkembangan lebih lanjut dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Nanti kita lihat ya, saya belum bisa menyampaikan lebih detail," katanya.
Gus Ipul menambahkan bahwa belum ada pembahasan khusus lintas kementerian terkait rencana tersebut, meskipun gagasan untuk membagikan ponsel gratis memang pernah diusulkan sebelumnya.
Mengenai pihak mana yang akan menangani pengadaannya, ia menyatakan bahwa hal itu bergantung pada arahan Presiden. Namun, Kementerian Sosial dipastikan akan terlibat dalam mengoordinasikan pelaksanaannya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa rencana pemberian bantuan ponsel ini tidak semata-mata dikaitkan dengan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga bertujuan memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik berbasis digital yang saat ini sedang dikembangkan.
Menurutnya, penggunaan teknologi sangat penting untuk memperbarui data penerima bantuan serta meminimalkan risiko salah sasaran. Selama ini, pemerintah menemukan kendala di mana meskipun penerima sudah terdaftar berdasarkan nama dan alamat, bantuan justru diterima oleh anggota keluarga lainnya.
Ia memberikan contoh, penerima yang terdaftar bisa saja berbeda dengan orang yang secara fisik menerima bantuan—misalnya, jika bantuan tersebut diambil oleh anak atau cucu dari penerima manfaat yang terdaftar.
Gus Ipul juga menyebutkan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial. Ia mencatat bahwa proses pembaruan data selama dua tahun terakhir telah mengidentifikasi hampir empat juta keluarga penerima manfaat yang baru.
"Tapi yang paling penting dari semua itu, data kita harus mutakhir. Nah sekarang selama 2 tahun terakhir ini pemerintah terbuka terhadap data. Jadi kalau sekarang ada perdebatan di berbagai kalangan termasuk di medsos, itu karena pemerintah terbuka terhadap data," jelasnya.
Ke depan, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat untuk turut memperbaiki data penerima manfaat. Dengan data yang lebih akurat dan layanan digital yang semakin mudah diakses, pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
"Ayo (data penerima) ini dikoreksi. Banyak sudah yang mengkoreksi, banyak juga yang mulai mengundurkan diri karena merasa tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos," tegasnya.
