Viral! Keluarga Tidak Mampu di Banjarnegara Masuk Desil 9, Anak Disabilitas Ayah Kerja Serabutan
--
NANPULSE.com - Kekacauan terjadi usai banyak yang mengeluh mengenai desil yang tidak sesuai dengan klasifikasi bagi penerima bantuan sosial dan pendidikan kembali berdampak buruk bagi warga kurang mampu.
Di Banjarnegara, Jawa Tengah, seorang siswa penyandang disabilitas berprestasi dari keluarga miskin secara keliru dikategorikan dalam Desil 9—kelompok yang diperuntukkan bagi kalangan mampu.
Situasi yang merugikan ini dialami oleh Amanda Embun Widianti, siswa kelas 10 di SLB Negeri Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.
Informasi yang dilansir dari rctiplus.com, Pihak sekolah sangat menyayangkan kesalahan data tersebut. Izza Afifah, seorang guru di SLB Negeri Mandiraja, bersama kepala sekolah Ruslan Abdul Ghoni, menegaskan bahwa indikator ekonomi yang ditetapkan untuk Amanda sama sekali tidak mencerminkan kondisi kehidupan aslinya.
Pihak sekolah berharap instansi terkait dan pemerintah segera melakukan verifikasi faktual serta mengevaluasi kembali klasifikasi desil Amanda.
"Data ini sangat tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi Amanda sehari-hari. Kami sangat berharap penetapan desil ini bisa segera dievaluasi agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh siswa yang membutuhkan," ujar Ruslan Abdul Ghoni, Kepala Sekolah SLB Negeri Mandiraja, pada Rabu (9 September 2026).
Keluarga Amanda tergolong kurang mampu. Ia bergantung pada nenek dan kerabat lainnya untuk tempat tinggal serta kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini terjadi karena ayahnya, Destriyo Widiyatmo, tidak memiliki rumah tetap dan bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu, sementara ibunya tinggal terpisah.
Di balik keterbatasan fisik dan ekonominya, Amanda dikenal sebagai siswa berprestasi dengan semangat pantang menyerah. Ia memiliki bakat luar biasa dalam desain grafis dan aktif mengasah kemampuannya di sekolah.
Namun, saat data program bantuan pendidikan berbasis desil dirilis, Amanda tercatat dalam Desil 9—kategori berpenghasilan tinggi—sehingga ia berisiko kehilangan haknya untuk menerima bantuan pemerintah.
