BGN Serahkan Dugaan Keracunan MBG pada Pihak Polisi, DPR Dorong Pengawasan Diperketat

NANAPULSE – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai kasus keracunan MBG segera mendapatkan tindak tegas yang informasinya tidak boleh kamu lewatkan. Berikut informasi terbarunya!

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyerahkan penanganan dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada aparat penegak hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus yang diduga berkaitan dengan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut langkah tersebut. Menurutnya, tindakan terhadap dapur yang diduga menjadi sumber masalah perlu dilakukan apabila ditemukan kelalaian dalam pengelolaannya.

Baca juga: Profil dan Latar Belakang Louice Cristiana, Mitra SPPG Makale Batupapan 1 yang Viral Usai Kritik Siswa Penerima MBG

"Saya menyambut baik tindakan tegas kepala BGN yang mencopot kepala dapur dan men-suspend dapur yang mengakibatkan keracunan, karena terjadi kelalaian dalam mengelola dapur," ujar Yahya kepada wartawan, Minggu (6/9/2026).

Yahya juga menilai dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut perlu ditentukan melalui proses hukum. Ia mengatakan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan menentukan apakah terdapat pelanggaran pidana. Hingga saat ini, tidak ada laporan korban meninggal akibat kasus tersebut.

"Kalau terkait dengan dugaan tindak pidana ini harus diserahkan kepada aparat penegak hukum apakah termasuk perbuatan pidana atau tidak, kecuali kalau ada korban yang meninggal dunia. Sampai sejauh ini belum ada korban yang meninggal dunia," katanya.

Baca juga: Ini Dia Jenis dan Tabel KUR BSI September 2026 Beserta Persyaratannya, Simak Baik-Baik!

Selain kemungkinan proses pidana, Yahya menyebut aspek perdata juga dapat menjadi pembahasan apabila terdapat pihak keluarga yang merasa mengalami kerugian akibat kejadian tersebut. Namun, ia mengatakan sejauh ini belum ada keluarga korban yang mengajukan tuntutan pidana maupun perdata.

Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG dinilai perlu diperkuat. Yahya mengusulkan pembentukan satuan tugas yang melibatkan sejumlah pihak agar pengawasan terhadap proses penyediaan makanan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

"Yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek pengawasan yang melibat berbagai pihak. BGN perlu membentuk satgas untuk melakukan pengawasan dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, BPOM, pemda, Dinas Kesehatan, kepala sekolah dan orang tua murid. Saya melihat pengawasan ini yang masih lemah," tutur Yahya.

Baca juga: Giorgio Antonio Bantah Isu Hutang Rp200 Juta Terhadap Nikita Mirzani: 'Paling Tidak Ada Bukti Transfer'

Sebelumnya, Sudaryono menyampaikan bahwa beberapa dapur SPPG yang diduga berkaitan dengan gangguan kesehatan telah diperiksa aparat kepolisian. Sebagian kasus bahkan disebut telah memasuki tahap penyidikan.

"Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan," kata Sudaryono.

Mengenai kemungkinan adanya tersangka, Sudaryono menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada aparat berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

"Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira," ujarnya.

Baca juga: Link Download Video Guru Viral Pekalongan Full Durasi HD, Jangan Syok Lihat Isinya!

Dengan proses hukum yang berjalan dan dorongan untuk memperkuat pengawasan, penanganan kasus dugaan keracunan MBG kini melibatkan BGN, aparat penegak hukum, serta sejumlah pihak terkait. Evaluasi terhadap pengelolaan dapur SPPG menjadi salah satu perhatian dalam upaya mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan update berita terbaru melalui website kami!