WALHI Curigai Wacana Pemindahan Badak Jawa Berkaitan dengan Ekspansi Tambang Emas di Ujung Kulon
--
NANAPULSE – Pada artikel berikut adalah alasan pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo yang sudah kami rangkum buatmu. Simak terus artikel di bawah ini biar nggak ketinggalan informasinya!
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan penolakan terhadap rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Organisasi lingkungan tersebut menilai kebijakan pemindahan satwa langka itu berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru. Selain mempertanyakan dasar ilmiahnya, WALHI juga mencurigai adanya kemungkinan kepentingan perluasan pertambangan emas di sekitar kawasan konservasi Ujung Kulon.
Baca juga: Wacana Badak Jawa Pindah ke Alas Purwo, Ancaman di Ujung Kulon Justru Perlu Segera Dibenahi
Wacana relokasi tersebut sebelumnya disampaikan Hashim Djojohadikusumo yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Gagasan itu muncul dalam agenda media briefing menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.
Rencana tersebut dikaitkan dengan upaya mengantisipasi ancaman bencana alam, terutama potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, mempertanyakan alasan serta kewenangan Hashim dalam mengusulkan pemindahan satwa yang dilindungi tersebut.
Menurutnya, kebijakan konservasi berskala besar seharusnya ditentukan oleh pemerintah melalui kementerian terkait dengan mempertimbangkan penelitian ilmiah dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ia juga menilai tugas utama satgas yang dipimpin Hashim semestinya berfokus pada pengembangan sumber pendanaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional.
WALHI turut mengingatkan bahwa pemindahan satwa tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan perkiraan ancaman bencana. Proses translokasi harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.
Kajian yang dibutuhkan mencakup kecocokan habitat baru, ketersediaan makanan, kemampuan adaptasi, daya dukung lingkungan, hingga dampak terhadap satwa lain yang telah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan. Umi juga menyinggung kematian badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan di dalam kawasan Ujung Kulon sebagai pelajaran bahwa translokasi memiliki risiko besar.
Kecurigaan mengenai kepentingan pertambangan muncul setelah WALHI menelusuri keberadaan konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam).
Wilayah operasional perusahaan tersebut berbatasan langsung dengan kawasan TNUK dan memiliki luas sekitar 5.302 hektare. Aktivitas pertambangannya diketahui telah berlangsung sejak 2010, sementara kawasan tersebut memperoleh status Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Namun, berdasarkan laporan tahunan Antam, izin perusahaan tercatat berakhir pada 3 April 2025.
Persoalan lainnya berkaitan dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten yang diterbitkan pada Februari 2026. Berdasarkan penelusuran terhadap peta lampiran keputusan tersebut, WALHI menemukan indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam cakupan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan pengembangan aktivitas pertambangan di kawasan yang memiliki fungsi penting bagi perlindungan ekosistem daratan dan perairan. Umi menilai terdapat ketidaksesuaian antara upaya perlindungan lingkungan dengan kebijakan penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi.
Ia khawatir aktivitas eksploitasi sumber daya alam dapat menimbulkan pencemaran air, peningkatan sedimentasi, kerusakan ekosistem pesisir, serta gangguan terhadap habitat berbagai satwa. Menurutnya, kemunculan kebijakan wilayah pertambangan dan wacana pemindahan badak Jawa dalam tahun yang sama perlu ditelusuri secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu.
"Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya," tegas Umi Ma'rufah.
Dugaan hubungan antara rencana relokasi dan kepentingan pertambangan tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. WALHI belum menyatakan adanya bukti yang memastikan bahwa kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan langsung.
Baca juga: Ketegaran Seorang Kakak! Manhwa SERENA Chapter 153 Indonesia Scans
Atas persoalan tersebut, WALHI meminta pemerintah menghentikan rencana pemindahan badak Jawa sampai tersedia penelitian independen yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga didesak menjelaskan secara terbuka dasar penetapan wilayah pertambangan di Banten, termasuk peta yang menunjukkan batas serta keterkaitannya dengan kawasan TNUK.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan habitat asli badak Jawa harus menjadi prioritas dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan investasi maupun eksploitasi sumber daya alam.
Itu dia informasi mengenai pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo yang perlu kamu tahu. Ikuti kami terus untuk update berita dan video viral tanah air terkini!