Deretan Kontroversi Arya Wedakarna: Antara Pembelaan Adat dan Riuh Polemik Publik Yang Menjadi Sorotan
--
NANAPULSE – Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, atau yang populer dengan inisial AWK, merupakan salah satu senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali yang paling sering memancing perhatian nasional.
Di satu sisi, ia dipandang oleh para pendukungnya sebagai sosok ksatria muda yang berani dan konsisten pasang badan demi menjaga kelestarian adat, budaya, serta hak-hak masyarakat Hindu di Bali.
Namun di sisi lain, gaya komunikasi politiknya yang cenderung frontal, provokatif, dan blak-blakan di media sosial berulang kali menyeret namanya ke dalam pusaran konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) hingga berujung pada sanksi hukum dan kelembagaan.
Baca juga: Intip Spesifikasi OPPO A7 Pro Series 5G, Membawa Kamera Selfie 50MP dengan Ultra-Wide AI Zoom
Salah satu kontroversi paling awal yang melambungkan namanya ke panggung perbincangan publik terjadi pada tahun 2009. Kala itu, Arya Wedakarna secara terbuka mengklaim dirinya sebagai keturunan sekaligus Raja Majapahit Bali dengan gelar "Raja Majapahit Badung III".
Klaim sepihak ini memicu gelombang protes keras dari sejumlah tokoh adat, sejarawan, dan keluarga besar puri-puri (kerajaan) di Bali yang menilai langkah tersebut tidak memiliki dasar silsilah sejarah yang valid dan dianggap melangkahi tatanan adat yang ada.
Meski mendapatkan penolakan masif dari otoritas tradisional lokal, ia tetap kukuh dengan klaimnya dan terus menggunakan pengaruh tersebut untuk membangun basis massa pemuda.
Memasuki medio 2014, setelah resmi menjabat sebagai anggota DPD RI, ia kembali menuai polemik besar saat menyatakan penolakan terhadap operasional perbankan syariah di Bali. Pernyataan ini dinilai banyak pihak mencederai semangat toleransi kebinekaan di Indonesia.
Baca juga: HEBOH! Seorang Pria Diduga Lakukan Percobaan Bunuh Diri di Masjidil Haram, Arab Saudi Masih Selidiki
Ketegangan semakin meningkat pada akhir tahun 2017 ketika AWK dituduh sebagai aktor intelektual di balik aksi penolakan dan persekusi terhadap kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) yang hendak berceramah di Bali.
Atas insiden tersebut, Arya Wedakarna dilaporkan oleh sejumlah organisasi masyarakat ke Badan Kehormatan DPD RI dan pihak kepolisian karena dituding telah memprovokasi massa melalui unggahan media sosial miliknya.
Puncak dari akumulasi kontroversinya terjadi pada akhir tahun 2023, ketika sebuah potongan video rapat kerjanya dengan pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai viral di jagat maya.
Dalam video tersebut, AWK melontarkan pernyataan yang meminta agar petugas baris depan (frontliner) bandara mengutamakan putra-putri asli Bali dan tidak menggunakan penutup kepala yang tidak jelas, yang oleh publik diinterpretasikan sebagai serangan langsung terhadap penggunaan hijab bagi wanita Muslim.
Ucapan ini memicu kecaman luas dari berbagai lapisan masyarakat di dalam maupun di luar Bali, hingga berujung pada pelaporan resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali.
Akibat dari pernyataan diskriminatif tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPD RI menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap secara permanen sebagai anggota senator pada Februari 2024. Keputusan ini diperkuat oleh Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pemberhentian ini sempat menjadi babak akhir yang dramatis bagi karier politiknya di periode tersebut.
Kendati demikian, daya pikat politik AWK di mata konstituen lokalnya ternyata tidak sepenuhnya pudar. Dalam gelaran Pemilu 2024, ia kembali berhasil meraup ratusan ribu suara masyarakat Bali yang kemudian mengantarkannya kembali melenggang ke Senayan untuk periode 2024–2029.
Baca juga: Timeline Manga Darkness Heels -Lili- Chapter 6 Bahasa Indonesia Masih Lanjut, Kisahnya Makin Seru
Rekam jejak kontroversi yang melekat pada sosok Arya Wedakarna menunjukkan betapa tipisnya batas antara narasi perlindungan kedaulatan budaya lokal dengan potensi pelanggaran nilai-nilai pluralisme bangsa.
Bagi masyarakat Bali, eksistensi AWK tetap memicu polarisasi: sebagian mengagumi keberaniannya sebagai pelindung tradisi, sementara sebagian lainnya mengkritik keras perilakunya karena dinilai kerap mengorbankan kedamaian dan citra inklusif Pulau Dewata demi kepentingan panggung politik pribadi.
