Duduk Perkara Kontroversi Video Viral Acara Fashion Show Waria di Makassar yang Digelar Saat Pesta Ulang Tahun Selebgram
--
NANAPULSE.com - Kota Makassar baru-baru ini diguncang oleh perdebatan hangat di ruang digital dan nyata akibat tersebarnya video peragaan busana yang melibatkan sekelompok wanita pria (waria). Kejadian ini memantik reaksi berantai dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aparat penegak kebijakan hingga tokoh organisasi keagamaan.
Fenomena ini memicu diskusi krusial mengenai batasan antara ruang privasi individu dan pemeliharaan nilai-nilai moralitas di ruang komunal. Untuk memahami duduk perkara secara objektif, penting untuk melihat lebih dekat bagaimana latar belakang acara tersebut bermula serta bagaimana otoritas resmi merespons kegaduhan yang tercipta.
Latar Belakang dan Duduk Perkara Acara
Peristiwa yang memicu kontroversi ini sebenarnya berawal dari sebuah agenda perayaan personal. Kegiatan peragaan busana tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara pesta ulang tahun seorang selebgram kecantikan dan pembuat konten (influencer) lokal terkemuka di Makassar yang dikenal dengan nama Karaeng Wawangs. Pesta tersebut diselenggarakan secara luring di sebuah area komersial yang terletak di kawasan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.
Berdasarkan klarifikasi resmi yang disampaikan oleh pihak penyelenggara, acara tersebut didesain sebagai private birthday party atau pesta ulang tahun tertutup. Undangan yang hadir pun diklaim bersifat terbatas, hanya mencakup keluarga besar, kerabat dekat, sesama rekan pembuat konten, dan mitra bisnis.
Sesi peragaan busana atau fashion show yang viral tersebut diakui murni sebagai hiburan internal berupa penilaian kostum terbaik (best costume) bagi para tamu undangan. Pihak penyelenggara membantah keras adanya agenda terselubung, kampanye hitam, ataupun upaya sistematis untuk melakukan normalisasi terhadap gerakan LGBT di wilayah tersebut.
Namun, ketika dokumentasi video privat tersebut bocor dan menyebar luas di platform TikTok dan Instagram, narasi publik langsung bergeser menjadi sebuah pertunjukan yang dianggap menantang nilai-nilai kesopanan lokal.
Respons Pemerintah Kota Makassar
Menanggapi gejolak opini publik yang terus membesar, Pemerintah Kota Makassar tidak tinggal diam. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, pemerintah segera mengambil langkah taktis untuk menelusuri legalitas dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Baca juga: Link Video Cuhup Pendahatan 36 Detik Viral TikTok, Isinya Ramai jadi Buruan Warganet!
Kepala Kesbangpol Makassar, Fathur Rahim, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi menyeluruh dan mengumpulkan informasi mendalam terkait waktu, lokasi pasti, serta ada tidaknya pelanggaran izin pelaporan kegiatan.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas massal atau kegiatan publik yang berdampak luas tetap berada dalam koridor hukum positif dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Pemerintah daerah berada di posisi yang harus menyeimbangkan antara hak kebebasan berekspresi warganya dengan kewajiban menjaga stabilitas sosial serta meredam potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Baca juga: HEBOH! Grup WA Cabul Mahasiswa FT UGM Terbongkar, 10 Mahasiswa Dinonaktifkan dari Kampus
Di sisi lain, reaksi keras datang dari organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan kepemudaan setempat. Salah satu pihak yang bersuara paling lantang adalah Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar. Mereka menilai bahwa ekspresi perayaan semacam itu meskipun diklaim bersifat privat sangat sensitif dan berpotensi mencederai identitas kebudayaan Makassar yang religius.
Sebagai wilayah yang dijuluki Kota Daeng, Makassar memiliki falsafah adat dan norma agama yang dijunjung sangat tinggi oleh masyarakatnya. Perwakilan ormas keagamaan menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas yang mengarah pada penyelewengan identitas gender di ruang publik harus disikapi secara tegas oleh pihak berwenang agar tidak menjadi preseden buruk bagi generasi muda.
Mereka mendesak pemerintah dan aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan terhadap izin acara sejenis guna menjaga marwah budaya dan nilai luhur yang berlaku di Sulawesi Selatan.
